Setelah perjalanan.Begitulah pemerintahan ini mengisi masa jabatannya. Sebab secara waktu, masa pemerintahan ini akan segera berakhir kurang dari dua tahun lagi. Tapi, jalannya setengah, begitu sebagian pengamat menilai dari sisi keseriusan. Maksudnya, Ibarat kendaraan, laju dan kecepatannya belum maksimal. Padahal jarak yang ditempuh masih jauh. Padahal tanggung jawab yang harus diemban masih jauh dari hasil yang memuaskan.
Jalan setengah di setengah perjalanan, kalau itu benar, adalah kondisi yang harus segera dibenahi. Bahkan dengan cepat. Jalan setengah adalah tafsiran yang mereka kemukakan dari berbagai fenomena yang cukup mengguncang kehidupan. Contohnya, soal penanganan Lumpur panas Lapindo, soal menterinya yang diduga terlibat pencairan dana Tomy Soeharto, soal perburuan terhadap pembunuh Munir, soal lapangan pekerjaan, dan masih banyak lagi yang lainnya.
Lumpur Lapindo adalah perjalanan mahal tentang tata kelola usaha dan etika bermasyarakat. Demo orang – orang korban Lapindo di Jakarta tidak akan mudah mendapatkan hasil. Sebab pemerintah sendiri sudah menyatakan bahwa tidak mudah mengabulkan pembayaran cash seratus persen.
Pembunuhan Munir dengan tersangka baru, adalah perjalanan panjang yang sangat melelahkan. Sebab konspirasi ini diduga melibatkan orang – orang penting di negeri ini. Karenanya, ada yang menduga, maraknya diangkat isu soal pentingnya audit LSM, salah satunya dalam rangka mengalihkan masyarakat dari soal – soal HAM seperti pembunuhan Munir dan sejenisnya, yang selama ini ramai disuarakan oleh LSM. Sementara untuk para menteri yang ramai dibicarakan terlibat dengan dana pencairan uang Tomy Soeharto, masyarakat mungkin menunggu tindakan nyata Presiden.
Jalan setengah di setengah perjalanan, menjadi alasan sebagian pihak, ketika mengatakan bahwa pergantian menteri saat ini sudah terlambat. Yang lain tetap mendukung, bahwa tidak ada kata terlambat. Yang mengatakan terlambat, beralasan bahwa akan diperlukan penyesuaian lagi dengan orang baru, sementara perjalanan sudah melampaui setengahnya.
Di luar itu semua, ada masalah serius yang berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak. Setidaknya terkait dengan kebutuhan primer yang merupakan penopang kelangsungan hidup mereka. Masalah harga beras dari petani dan daya beli Bulog yang terbatas. Petani yang berasnya dibeli dengan harga dua ribu perkilogram, ternyata masih harus dipotong dua ratus rupiah sebagai ongkos angkut.
Sementara, yang kita lihat, apa yang terus melanda petani sangat kontras dengan apa yang terjadi dalam tubuh Bulog. Mantan Direkturnya yang kini jadi tersangka, menggambarkan betapa lembaga yang seharusnya menjembatani harmonisasi antara kebutuhan pangan dan kehidupan petani, ternyata hanya menjadi ajang pesta tikus – tikus busuk. Bagaimana tidak, bila yang lain dituduh dengan korupsi dalam bentuk mark-up, atau penggelembungan harga, ia juga dituduh dengan dugaan melakukan impor sapi fiktif. Benar – benar mengerikan. Sebab impor fiktif artinya tidak ada samasekali aktifitas impor. Yang ada adalah perainan di atas kertas, laporan, bukti – bukti tertulis. Tapi tak ada sapi yang dibeli. Lalu milyaran yang mengalir kekantong – kantong para maling.
Presiden sendiri dalam berbagai kesempatan, menyampaikan bahwa dirinya tidak benar kalau dibilang kurang tegas. Prestasi, memang memerlukan bukti dan hasil. Tapi bukti dan hasil perlu dikomunikasikan dengan cara dan simbolisasi yang baik. Semoga disisa setengah perjalanan, pemerintah tidak berjalan setengah – setengah.
Sumber: tarbawikentanks.blogspot.com
